Pasal 87 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengguna Data Pribadi Penduduk” adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam huruf ini adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait. Dalam kerangka itu, Direktorat Jenderal dapat memanfaatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki instansi lain, baik milik Pemerintah maupun swasta, dengan kerja sama sebaik-baiknya dalam mewujudkan sistem itu. Masih dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi Paten secara nasional, Direktorat Jenderal dapat memanfaatkan kesempatan bantuan teknik dan kerja sama luar negeri. Yang dimaksud dengan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan nasional mencakup, antara lain bidang kesehatan seperti obat-obat yang masih dilindungi Paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas (endemi); bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama. Cara preventif untuk mencegah penyakit masih begitu kurang disadari oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi suatu Paten adalah untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian negara serta mengupayakan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan.

Jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemegang Paten untuk mempertimbangkan sendiri kelangsungan Patennya. Untuk biaya tahunan XVIII, pembayarannya harus dilakukan paling lambat pada akhir tahun XVIII tersebut. Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa Paten untuk proses. Jika hukum rimba diterapkan pada masyarakat manusia, dan gagasan “yang berkuasa membuat yang benar” tetap berlaku, maka prinsip kesetaraan kedaulatan akan terkikis secara fundamental, dan perdamaian serta stabilitas dunia akan sangat terancam. Yang dimaksud dengan ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat adalah bahwa walaupun telah diberikan lisensi-wajib, pemberian lisensi-wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya sehingga produk yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi dan maksud pemberian lisensi-wajib tersebut tidak terlaksana. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Tiongkok secara aktif terlibat dalam pertukaran dan kerja sama internasional. 2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan atau menyalahgunakan peran, tugas, dan wewenang, Pemerintah mengambil alih peran, tugas, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat.” 35 Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata, “Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, 36 dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.” 37 Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, “Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Archimedes tentu belum coba masukkan benda tadi ke dalam bensin atau spiritus atau air raksa yang lebih berat dari kayu, karena memang zat cair semacam ini belum diketahui pada zaman dia atau seandainya sudah diketahui, Archimedes belum merasa perlu mencobanya. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga atas permintaan pemohon, Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Paten ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Setiap terjadi kerusuhan sering dibentuk tim pencari fakta, namun kondisinya cenderung tidak ada perubahan sehingga akar masalahnya harus segera ditemukan untuk direkomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Biaya yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun tersebut merupakan utang yang harus tetap dibayar/dilunasi oleh Pemegang Paten yang bersangkutan. Uraian ini melanjutkan contoh penjelasan pada Pasal 114. Pembayaran biaya tahunan XVIII (1 April 2014 – 30 Maret 2015) harus dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari 2016. Pembayaran biaya tahunan XIX (1 April 2015 – 30 Maret 2016) harus dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari 2017. Pembayaran biaya tahunan XX (1 April 2016 – 30 Maret 2017) harus dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari 2018. Pembayaran biaya tahunan XVIII yang tidak dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2016 mengakibatkan Paten yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal 5 Januari 2016. Walaupun demikian, biaya yang tidak dibayar selama 1 (satu) tahun tersebut merupakan utang yang harus tetap dibayar/dilunasi oleh Pemegang Paten yang bersangkutan.